Setiapkeputusan politik yang kemudian menjadi sebuah kebijakan publik, haruslah berpedoman pada sila keempat pancasila. kebijakan publik tersebut dibuat secara musyawarah, mufakat dengan hikmat dan kebijaksanaan, serta senantiasa melekat pada rasa keadilan masyarakat. juga mengandung unsur dan disemangati oleh kepentingan masyarakat banyak, ses
pertama Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika IPTEK. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup lima hal, yaitu sebagai berikut. 1. Pengembangan ilmu pengetahuan
EksistensiPancasila di era reformasi ini mestinya menjadi dasar, acuan atau paradigma baru. Pancasila adalah dasar negara yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945. Tetapi sekarang bangsa ini sering mengenyampingkan Pancasila.
PeraturanPemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan
Tentunyasesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku; d. Contoh Nilai Praksis Pancasila Sila ke-4. Pejabat tinggi pemerintah adalah orang yang dapat merumuskan kebijakan berdasarkan akal sehat dan kebijaksanaan dari bawah sampai atas. Tidak ada pemimpin yang bisa menerima tawaran dan kritik dari mereka yang memilihnya
Padahakekatnya semua aspek penyelenggaraan pemerintah Negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam alenia IV pembukaan UUD 1945. Dengan demikian Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia bersamaan dengan ditetapkan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945.
Jakarta GATRAnews - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Ini dapat dilihat dari banyaknya pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. "Judicial review adalah indikasi adanya ketidaksesuaian UU dengan UUD kemudian juga dengan Pancasila.
